Kebijakan dan tatakelola pemerintahan yang kurang tepat akan berpotensi menambah permasalahan di tingkat bentang alam. Oleh karena itu, tumpang tindih kebijakan dan kelemahan kelembagaan, termasuk kurangnya keterlibatan pemerintah lokal dan perusahaan dalam aksi konservasi adalah isu di dalam kerangka kelembagaan dan kebijakan merupakan isu yang perlu diproritaskan oleh TFCA-Sumatera.

Kebijakan yang tumpang tindih serta kelemahan dalam organisasi, termasuk kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam langkah-langkah konservasi adalah beberapa hal yang perlu ditangani oleh TFCA- Sumatera. Persoalan-persoalan ini terdapat pada semua level pemerintahan, mulai dari level nasional sampai ke level paling bawah, seperti di tingkat desa. Pembuatan batas kawasan lindung, perencanaan manajemen kawasan lindung, dan penataan ruang yang ekologis dalam level lokal (kabupaten dan desa) adalah beberapa isu yang paling penng dari segi kebijakan dan kelembagaan.